FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT
FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT
Author : NUR ATNAN Published on : Jurnal Veritas et justitia
Abstract
Dampak negatif dari kebijakan Otonomi Daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 adalah desentralisasi korupsi. Kejahatan luar biasa ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga terjadi daerah. Tulisan ini akan menjelaskan tiga hal, yaitu (1) Pola-pola korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, (2) Faktor-faktor penyebab korupsi yang melibatkan pejabat publik, dan (3) Apa solusinya agar penyelesaian kasus korupsi pejabat publik oleh lembaga penegak hukum bisa lebih efektif di Jawa Barat. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan In Depth Interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Korupsi yang terjadi di Jawa Barat mayoritas dalam bentuk Kerugian Keuangan Negara, (2) Kasus korupsi di Jawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, biaya politik tinggi, dan pemanfaatan celah dalam regulasi, dan (3) Kinerja lembaga penegak hukum bisa lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi jika dilakukan perbaikan dalam tiga sektor, yaitu sektor regulasi, sektor struktur kelembagaan, dan sektor budaya hukum aparat
